5 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Transformasi digital Indonesia telah mencapai momentum penting dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih dari 212 juta pengguna internet (Data APJII 2024) dan semakin luasnya adopsi layanan keuangan digital, Indonesia tengah bergerak menuju ekonomi digital yang inklusif dan efisien.
Namun, untuk memastikan bahwa transformasi ini benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Indonesia perlu membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang interoperabel dan terintegrasi. Salah satu aspek kuncinya adalah integrasi antara sistem pembayaran cepat (Fast Payment Systems/FPS) dan identitas digital.
Selama ini, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mendorong pembayaran digital di Indonesia. Bank Indonesia meluncurkan BI-FAST, sistem pembayaran ritel nasional yang memungkinkan transfer dana real-time antarbank dengan biaya hanya Rp2.500 per transaksi.
akhir 2024, BI-FAST telah digunakan oleh lebih dari 130 bank dan lembaga keuangan. Di sisi lain, program identitas digital juga tengah dikembangkan melalui Digital ID berbasis Dukcapil dan National Digital ID yang dikoordinasikan oleh Kominfo dan BSSN.
Meski kedua inovasi ini telah menunjukkan kemajuan signifikan, keduanya masih berjalan dalam silo. Artinya, sistem pembayaran cepat dan sistem identitas digital belum sepenuhnya terintegrasi, yang menyebabkan proses onboarding pengguna yang berulang, verifikasi manual, dan celah keamanan yang belum tertangani secara sistemik.
Untuk itu, Indonesia perlu mulai membangun DPI yang terintegrasi, interoperabel, dan berpusat pada pengguna.
DPI terdiri atas tiga komponen utama yaitu identitas digital, sistem pembayaran cepat, dan pertukaran data yang terpercaya. Ketiganya saling memperkuat ketika diintegrasikan. Jika seseorang dapat membuka akun bank dengan identitas digital yang diverifikasi, kemudian mengakses layanan keuangan hanya dengan satu kredensial, dan berbagi data keuangan secara aman atas dasar persetujuan (consent-based), maka inklusi keuangan dan efisiensi layanan akan meningkat drastis.
Data World Bank (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang membangun DPI yang interoperabel mengalami penurunan biaya transaksi keuangan hingga 70% dan peningkatan inklusi keuangan lebih dari 40% dalam lima tahun. India, misalnya, melalui integrasi Aadhaar (identitas digital), UPI (pembayaran cepat), dan DigiLocker (data terpercaya), telah menciptakan ekosistem digital publik yang melayani lebih dari 1,2 miliar penduduk. Lebih dari 11 miliar transaksi UPI terjadi hanya dalam bulan Mei 2024.
Indonesia memiliki potensi serupa, namun memerlukan arsitektur yang jelas dan kebijakan yang mendukung untuk mewujudkannya. Dengan 67 juta masyarakat dewasa yang belum memiliki akun bank (Global Findex 2021) dan tantangan geografis yang kompleks, integrasi identitas digital dan pembayaran cepat menjadi alat transformasi yang sangat strategis.
Untuk mengatasi fragmentasi antara sistem pembayaran dan identitas digital, diperlukan dua inovasi utama yaitu pertama, Payment Identity Credential (PIC) PIC adalah bundel kredensial yang dapat diverifikasi, diterbitkan oleh penyedia layanan pembayaran, dan dikaitkan dengan identitas digital nasional.
PIC menyatukan informasi akun, status verifikasi identitas, dan preferensi persetujuan pengguna. Dengan PIC, pengguna bisa membuka akun baru, melakukan pembayaran, dan mengakses layanan keuangan lain tanpa harus mengulangi proses verifikasi di setiap lembaga.
Kedua, Trusted Access and Credentialing Hub (TACH) TACH berfungsi sebagai infrastruktur penghubung antara sistem pembayaran dan identitas digital. Ia bertugas membangun kerangka kepercayaan (trust framework), mengelola interaksi antara penyedia layanan dan sistem, serta mengatur siklus hidup PIC agar tetap aman, terkini, dan berbasis persetujuan.
Di Indonesia, peran TACH dapat dijalankan oleh lembaga independen publik seperti BSSN atau lembaga koordinatif yang melibatkan Bank Indonesia, Kominfo, dan OJK. Dengan governance bersama, TACH akan memastikan interoperabilitas di seluruh sistem digital publik dan swasta.
Dengan DPI yang terintegrasi, berikut adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung diantaranya onboarding cepat, warga cukup menunjukkan PIC untuk membuka rekening bank tanpa dokumen fisik. Ini sangat penting untuk menjangkau daerah terpencil.
Transaksi aman, karena PIC terkait dengan identitas digital resmi, risiko penipuan dan kesalahan transfer dapat ditekan; akses lintas platform, satu identitas digital memungkinkan akses ke berbagai layanan pembayaran dan fintech.
Manfaat lain adalah konektivitas luring, PIC dapat disimpan di perangkat dan digunakan untuk otorisasi transaksi meskipun tanpa koneksi internet langsung; bansos digital terarah, Pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk kredensial digital yang hanya bisa ditebus oleh penerima sah, sehingga meminimalkan kebocoran.
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah dari sisi distribusi bansos, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan akurasi penerima manfaat.
Implikasi kebijakan
Untuk mewujudkan DPI yang interoperabel, ada sejumlah kebijakan yang perlu segera disusun atau diperkuat yaitun pertama, payung hukum untuk kredensial digital. Pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum terhadap kredensial seperti PIC sebagai alat resmi untuk KYC, autentikasi, dan akses layanan keuangan.
Kedua, standar nasional dan protokol interoperabilitas. Pemerintah, melalui BSN atau lembaga terkait, perlu menetapkan standar teknis dan operasional bagi verifikasi kredensial, format data, dan interoperabilitas antar platform.
Ketiga, tata kelola kolaboratif. OJK, BI, Kominfo, dan BSSN perlu membentuk badan koordinasi untuk pengembangan dan pengawasan TACH agar sistem tetap aman dan terpercaya.
Keempat, proteksi data dan persetujuan pengguna. Revisi dan implementasi ketat UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) untuk menjamin bahwa seluruh pertukaran data melalui DPI berbasis persetujuan eksplisit.
Kelima, infrastruktur untuk daerah 3T. Penyediaan infrastruktur digital dasar seperti jaringan 4G dan perangkat murah yang kompatibel dengan PIC di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tantangan dan antisipasi
Tantangan terbesar dalam pengembangan DPI yang interoperabel bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kepercayaan publik dan kesiapan institusi. Kasus kebocoran data yang terjadi beberapa tahun terakhir memperkuat kebutuhan akan sistem yang benar-benar aman dan transparan. Selain itu, integrasi lintas lembaga menuntut keselarasan visi dan komitmen lintas kementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi kuat, DPI bisa kembali terfragmentasi.
Di sisi lain, sektor swasta seperti fintech, perbankan digital, dan e-commerce juga harus dilibatkan sebagai mitra strategis. Mereka dapat menjadi pengadopsi awal sistem PIC dan TACH, sekaligus inovator dalam pengembangan layanan keuangan baru.
Indonesia menargetkan ekonomi digital mencapai Rp4.531 triliun atau sekitar 18% dari PDB nasional pada tahun 2030 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian). Untuk mencapai target ini, pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan interoperabel adalah syarat mutlak.
Melalui integrasi antara identitas digital dan sistem pembayaran cepat, serta pengelolaan kredensial melalui PIC dan TACH, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang tangguh, efisien, dan berorientasi pada pengguna. Lebih jauh lagi, ini akan menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan sektor-sektor strategis lain seperti pendidikan digital, layanan kesehatan digital, dan logistik terpadu.
Inilah saatnya Indonesia mengambil langkah berani menuju integrasi penuh infrastruktur digital publik. Bukan hanya untuk efisiensi, tapi untuk keadilan ekonomi, inklusi sosial, dan masa depan yang lebih terkoneksi.
Digitalisasi tidak hanya tentang teknologi, melainkan tentang mewujudkan keadilan akses dan memperkuat kedaulatan data. Dengan mengintegrasikan sistem pembayaran cepat dan identitas digital dalam satu arsitektur interoperabel, Indonesia dapat melangkah menuju ekonomi digital yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Sudah saatnya kita membangun infrastruktur digital publik seperti membangun jalan tol yag terbuka, aman, dan bisa dilalui siapa pun tanpa diskriminasi. Dan dalam konteks digital, jalan tol itu bernama interoperabilitas.
*) Dr.Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran Jakarta
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
