Serba-serbi Kongres PDIP di Bali: Sempat Tertunda hingga Digelar saat Hasto Bebas

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akhirnya menggelar Kongres ke-VI setelah tertunda beberapa kali. PDIP menggelar kongres keenam di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, secara tertutup.

Kongres PDIP ini digelar segera setelah agenda bimbingan teknis yang juga dilakukan di Bali. Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani menyampaikan, pelaksanaan Kongres PDIP memang dibahas setelah bimbingan teknis fraksi dewan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai PDIP untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Pengukuhan ini dilakukan dalam kongres ke-VI PDIP yang digelar tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center, 1 Agustus 2025.

Ketua Steering Committee Kongres VI PDIP Komarudin Watubun mengatakan peserta kongres mendesak pengukuhan Megawati dilakukan secepatnya. Namun Komarudin menegaskan bahwa Megawati tidak dipilih dalam forum kongres ini.

“Karena memang sudah terpilih di rakernas kemarin, ini dikukukan kembali,” kata Komarudin di lokasi kongres, pada Jumat, 1 Agustus 2025. 

Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu menunda kongres keenamnya karena berbagai faktor. Salah satunya tahun penyelenggaraan kongres bersamaan dengan agenda pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. PDIP pun menunda kongres dan menjadwalkan ulang pada April 2025. Tapi kongres tetap tak digelar April kemarin. 

Kongres April ditunda ditengarai karena menunggu perkara korupsi yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. PDIP disebut baru menggelar kongres setelah pembacaan vonis Hasto dalam kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemudian memvonis Hasto dengan hukuman 3 tahun 6 bulan pada Jumat, 25 Juli 2025.

Usai vonis Hasto, isu kongres PDIP kembali menguat. PDIP menggelar bimbingan teknis bagi anggota DPR dan DPRD di Pulau Dewata pada Rabu, 30 Juli 2025. Sekitar 3.200 peserta yang terdiri atas anggota DPR serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota Fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir. 

Bimtek PDIP yang berlangsung hingga Jumat, 1 Agustus 2025, diklaim menjadi salah satu konsolidasi internal terbesar partai.

Saat menghadiri bimtek di Bali, Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kongres akan disampaikan setelah bimbingan teknis bagi anggota dewan kader partai banteng berakhir. 

“Insya Allah, setelah bimtek kami akan ada kabarnya (Kongres),” tutur Puan usai memberikan pengarahan dalam pembukaan bimtek di Bali Beach Convention Center, Sanur, Denpasar, Bali pada Rabu, 30 Juli 2025, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Deddy, mantan presiden itu berpesan bahwa partai banteng harus solid secara organisasi dan juga satu frekuensi. “Tetapi Ibu juga menegaskan bahwa kami mendukung pemerintah,” kata Deddy ketika ditemui di kawasan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Deddy mengatakan dukungan PDIP terhadap pemerintah diberikan untuk berbagai upaya pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa, dan masyarakat agar bisa melalui kondisi yang kurang baik belakangan ini.

Ia menyebutkan situasi yang kurang baik itu meliputi kondisi fiskal yang tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Selain itu, Deddy mengatakan Megawati ingin PDIP ini untuk selalu membangun ikatan dengan masyarakat. “Sehingga tahu persoalan riil di masyarakat itu, sembari juga memastikan bahwa kami punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada jalur yang seharusnya,” kata dia.

Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan Megawati juga menekankan soliditas internal partai. Sebab, ketika partai politik dalam sebuah negara itu solid, pembangunan negara bisa berjalan baik. “Karena kalau Ibu Mega selalu bilang bahwa partai itu adalah sokoguru, tiang utama dari pemerintahan,” ujarnya.

Hasto bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara langsung meneken surat keputusan pemberian amnesti kepada Hasto yang masuk dalam daftar 1.116 narapidana yang diusulkan mendapat amnesti. Keppres diteken sehari setelah amnesti diumumkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada 31 Juli 2025. 

Selain Hasto, terdakwa kasus korupsi impor gula Tom Lembong bebas setelah diberikan abolisi. Tom Lembang dan Hasto merupakan figur penting bagi masing-masing kandidat calon presiden penantang Prabowo pada pemilihan presiden 2024.

Meski langsung bebas dari Rutan KPK, Hasto mengungkapkan tak langsung menuju Bali untuk Kongres VI PDIP.  "Malam ini saya akan ke keluarga dulu, baru mungkin akan ke Bali. Saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman di Bali," kata Hasto kepada Tempo melalui panggilan video setelah keluar dari Rutan KPK.

Hasto bercerita dia baru bangun tidur ketika mendengar kabar dirinya mendapat amnesti dari Prabowo. "Saya tadi pagi bangun jam setengah lima dan ditarik oleh teman-teman, mereka bilang, 'ada amnesti, ada amnesti'," ujarnya.

Hasto kemudian berdoa dan bersyukur setelah mengetahui dirinya mendapat pengampunan dari Presiden. Dia tidak mengira akan dapat amnesti. Hasto berujar sudah memikirkan kemungkinan terburuk sejak mendapat vonis penjara 3,5 tahun dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025. 

Hakim menyatakan Hasto bersalah karena menyediakan sebagian dana suap untuk Wahyu. Suap itu diberikan agar kader PDIP Harun Masiku menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Nazarudin meninggal sebelum sempat dilantik.

Istana Kepresidenan membantah pemberian amnesti Hasto sebagai intervensi hukum dan tebang pilih koruptor. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, alasan Prabowo memberikan amnesti dan abolisi karena bertepatan dengan peringatan Kemerdekaan RI ke-80. Selain itu, alasan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti karena menjunjung prinsip persatuan dan kesatuan. 

“Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin,” ucap Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, 1 Agustus 2025.