TEMPO.CO, Badung - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) demisioner, Said Abdullah, mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan partai untuk menjadi penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, Said menekankan bahwa partai banteng bukan oposisi pemerintah.
Megawati, menurut Said, menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan domestik dan global yang semakin berat dan penuh ketidakpastian. “Jalannya pasti terjal. Oleh karena itu, kami akan mendukung pemerintah sebagai sparring partner, sebagai penyeimbang, no opposition,” ucap Said ketika ditemui di sela-sela perhelatan Kongres VI PDIP, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Said pun menyebut PDIP sebagai “mitra strategis” pemerintah. Apabila partai menilai kebijakan pemerintah benar, maka mereka akan mendukung.
Sebaliknya, jika ada kebijakan yang dianggap kurang benar, PDIP akan memberikan solusi alternatif bagi pemerintah. "Program pemerintah yang benar, program pemerintah yang selaras, kami harus di depan, kami dukung," ujar Said.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat ini mengungkapkan Megawati masih menginginkan partai untuk mengawal pemerintah dari luar. Artinya, Megawati kemungkinan tidak akan menempatkan jajaran partainya di dalam pemerintahan. “Sampai saat ini keputusan Ibu Ketua Umum tetap di luar sana,” ujar Said.
Namun demikian, keputusan mengenai sikap resmi partai berlambang banteng moncong putih itu rencananya akan disampaikan pada Sabtu, 2 Agustus 2025. “Kita tunggu bersabar. Jangan kemudian proses-proses kongres ini menjadi cacat karena kami tidak taat terhadap AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) kami sendiri,” kata Said.
Adapun Megawati Soekarnoputri kembali didapuk menjadi Ketua Umum PDIP. Pengukuhan Megawati dilaksanakan dalam Kongres VI PDIP yang dihelat secara tertutup di Pulau Dewata, pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Putri sulung presiden pertama Indonesia, Soekarno, itu akan memimpin partai banteng untuk periode 2025-2030. Ketua Steering Committee Kongres VI PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan peserta kongres mendesak pengukuhan Megawati dilakukan secepatnya. Adapun Megawati tidak dipilih dalam forum kongres hari itu. “Karena memang sudah terpilih di rakernas kemarin, ini dikukukan kembali,” kata Komarudin di lokasi kongres, Jumat, 1 Agustus 2025.
Megawati pun telah mengambil sumpah dan secara resmi kembali menempati posisi pucuk pimpinan partai. Dengan demikian, Komarudin melanjutkan, Megawati tinggal menyusun struktur kepengurusan partai. Menurut dia, proses pengukuhan Megawati ini berlangsung cepat. Tak lama setelah pembukaan kongres, Megawati langsung dikukuhkan.