3 weeks ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak penindakan tegas terhadap temuan praktik beras oplosan yang dinilai merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kasus ini diusut hingga tuntas. “Pertama, kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” ujar Puan dalam konferensi pers, Selasa (15/7/2025).
“Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut, harus langsung ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, juga menyesalkan masih adanya praktik beras oplosan oleh pelaku usaha berskala besar. “Prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi. Saya rasa harus ditindaklah supaya ada efek jera,” kata Titiek.
Ia menilai lemahnya pengawasan membuka celah bagi penyimpangan dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap program pangan nasional. “Kita semua ini sedang ingin swasembada, ingin memperkuat urusan pangan. Mari kita jaga bersama agar semuanya tertib,” ucapnya.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyebut lonjakan harga beras sepanjang 2024 dipicu oleh konflik global dan dampak El Nino yang menyebabkan gagal panen di sejumlah negara. Situasi ini, menurutnya, mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
“Akibatnya, harga pangan melonjak dan memicu inflasi yang menggerus daya beli masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/7/2025).
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai penyangga utama dalam menghadapi tekanan harga pangan. “Belanja yang responsif dan fleksibel bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tekanan inflasi akibat harga pangan dan ketidakpastian global,” tegasnya.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial secara terarah untuk menjaga konsumsi rumah tangga. “Menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
