1 month ago
12
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Ekonomi yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyatakan berbagai serangan yang belakangan diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia justru mengonfirmasi bahwa kebijakan yang dijalankannya progresif dan menyentuh kepentingan-kepentingan orang yang enggan melihat perubahan di sektor energi nasional.
Menurut Abdul Rahman, dua langkah Menteri Bahlil di sektor migas seperti meningkatkan target lifting minyak hingga 1 juta barel per hari dan mengalihkan sumber impor minyak dari Singapura adalah keputusan strategis yang tak bisa dihindari bila Indonesia ingin mandiri energi.
“Kedua kebijakan ini jelas mengganggu kenyamanan pelaku impor dan mereka yang selama ini menikmati rantai pasok energi yang tertutup dan tidak efisien,” ujar Abdul Rahman, Senin (9/6).
Selain itu, di sektor minerba, lanjutnya, Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan membuka kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku UMKM dan ormas keagamaan.
“Komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi mineral meskipun menghadapi tekanan dari negara-negara maju menjadi bukti konsistensi dalam memperkuat nilai tambah dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam bidang kelistrikan, program pemerataan listrik yang digagas Menteri Bahlil dinilai sebagai upaya konkret Abdul Rahman menghadirkan keadilan energi. “Pemerintah tak boleh lagi membiarkan ketimpangan akses listrik antara barat dan timur Indonesia. Dan Menteri Bahlil memulai langkah penting itu,” kata Abdul Rahman.
Salah satu bentuk serangan terhadap Menteri ESDM ialah kasus tambang di Raja Ampat yang ramai disorot publik, Abdul Rahman menegaskan bahwa izin tambang tersebut tidak terbit di masa kepemimpinan Bahlil.
“Sayangnya, narasi yang dikembangkan seolah-olah Menteri Bahlil adalah pihak yang menerbitkan izin itu, padahal faktanya justru beliau yang mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang ditolak masyarakat. Ini bukti keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Menteri Bahlil saat ini fokus menjalankan amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, yakni untuk meraih kedaulatan energi nasional. “Menurut saya, perintah Presiden Prabowo yang dijalankan Menteri ESDM adalah tidak mundur dan tetap maju sebagaimana Asta Cita untuk meraih kedaulatan energi. Ia tidak sedang mencari aman seperti yang dituduhkan, tapi justru memperjuangkan masa depan. Partai Golkar mendukung penuh arah ini dan siap mengawalnya,” ujar Abdul Rahman.
sumber : Antara
