3 days ago
4
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo, menjadi Komisaris PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah Jakarta yang bergerak di bidang transportasi.
Transjakarta mengumumkan penunjukan Johan Budi sebagai komisaris melalui unggahan di media sosial pada Jumat, 1 Agustus 2025. "Selamat bertugas, Bapak Johan Budi Sapto Pribowo sebagai komisaris Transjakarta," demikian tertulis dalam unggahan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain menunjuk Johan Budi, Transjakarta mengangkat dua komisaris baru. Keduanya adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jakarta Muhammad Ainul.
Johan Budi adalah mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menjabat juru bicara KPK selama delapan tahun sejak 2006. Ia pernah menjadi pelaksana tugas pemimpin KPK pada 2015.
Pada Januari 2016, Johan menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Namun, pada 2019, dia mundur dari Istana untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dari PDIP. Kariernya sebagai anggota DPR tak berlanjut lantaran Johan gagal lolos ke Senayan pada Pemilihan Umum 2024.
Johan Budi mundur dari partai banteng saat mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin KPK pada 2024. Dia gagal lolos seleksi tersebut. Selain itu, ia pernah berkarier sebagai jurnalis pada 1994-2005, salah satunya di Tempo pada 2000-2005.
"Selamat mengemban amanah baru. Terus hadirkan perubahan nyata demi transportasi publik yang lebih modern, aman, dan terjangkau," demikian pernyataan di akun media sosial Instagram @pt_transjakarta.
Para komisaris baru akan menggantikan komisaris sebelumnya, yaitu Mashuri Masyhuda dan Bambang Eko Martono. Masa jabatan keduanya telah habis bersamaan dengan penunjukan jajaran komisaris baru.
Tempo telah menghubungi Johan Budi untuk bertanya mengenai penunjukannya sebagai komisaris Transjakarta. Johan belum membalas pesan pendek Tempo hingga Sabtu siang, 2 Agustus 2025.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo pernah menyampaikan pandangannya soal penunjukan komisaris di BUMD. Menurut Pramono, tak ada masalah jika orang dekat pejabat menjadi komisaris. Dia berujar penunjukan orang kepercayaan menjadi petinggi BUMD tak jadi masalah selama mereka tidak ditempatkan di jajaran anggota direksi.
Pramono menilai keberadaan orang titipan di jajaran direktur akan menimbulkan masalah. Sebab, kata dia, direktur bertugas menjalankan perusahaan sehari-hari.
Namun, kata dia, masalah itu tidak timbul jika orang kepercayaan pejabat ditaruh di posisi komisaris. "Kalau komisaris kan melakukan pengawasan saja. Yang penting yang menjalankan," ucap politikus PDIP itu di Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Juli 2025.
