Evakuasi PMI Ilegal dari Timur Tengah Jadi Tantangan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terkait potensi evakuasi pekerja migran Indonesia (PMI) di Timur Tengah (Timteng). Namun Karding menyebut, tantangan yang harus dihadapinya adalah mendata PMI ilegal.

"Tadi dirjen saya sudah saya minta untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Nanti saya kira satu atau dua hari ini saya akan ada press release soal itu," kata Karding ketika ditanya soal potensi evakuasi PMI di Timteng seusai memberikan kuliah umum di Universitas AMNI Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/6/2025).

Dia menambahkan, salah satu yang dibahas dengan Kemenlu RI adalah tentang rencana dan skenario evakuasi PMI jika dibutuhkan ketika situasi di Timteng terus memanas. "Semua hal dalam rangka melindungi kita lakukan," ujarnya.

Menurut Karding, jumlah PMI yang terdata di Timteng tak terlalu besar. "Tapi faktanya hampir 500 ribu (PMI) yang tidak terdata," ucapnya.

Karding mengisyaratkan bahwa evakuasi para PMI ilegal di Timteng menjadi tantangan tersendiri karena mereka tak terdata. "Gimana cara evakuasinya? Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan mitigasi. Kita tempatkan (PMI), Arab (Saudi) saya kira tidak akan diserang," katanya.

Dia menambahkan, saat ini yang tak kalah penting adalah terus memperbarui informasi kepada WNI dan PMI di Timteng. "Paling tidak mereka tahu akses di mana, mereka tahu ada keadaan bahaya, kalau terjadi apa-apa harus ke mana. Itu sudah dilakukan bekerja sama dengan Kemenlu," ujar Karding.

Sebelumnya Kemenlu RI telah mengimbau WNI di Timteng meningkatkan kewaspadaan. Hal itu sehubungan dengan eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran.

"Kemlu mengimbau agar para WNI yang saat ini berada di Timur Tengah meningkatkan kewaspadaan, terus memantau situasi keamanan dan arahan yang diberikan otoritas setempat, menghindari lokasi aset-aset negara berkonflik, dan mengurangi perjalanan ke luar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Judha Nugraha, Selasa (24/6/2025).

Judha meminta WNI yang menetap agar melakukan lapor diri secara daring melalui www.peduliwni.kemlu.go.id dan memastikan data telah diperbarui. "Jika dalam keadaan darurat di luar negeri agar segera menghubungi hotline perwakilan RI terdekat atau hotline Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Pelindungan WNI melalui nomor +62 812-9007-0027 (WhatsApp) atau tekan Tombol Darurat di aplikasi Safe Travel Kemlu," ucapnya.

Sementara bagi WNI yang memiliki rencana penerbangan melewati wilayah udara Timur Tengah, Judha mengimbau agar mengantisipasi gangguan penerbangan karena penutupan wilayah udara di sejumlah negara. Judha meminta selalu pastikan jadwal penerbangan ke maskapai.

"Kementerian Luar Negeri RI dan seluruh perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor dari dekat eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, AS, dan Iran," kata Judha.