4 days ago
5
TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah hampir mencapai 7,7 juta orang sampai akhir Juli 2025. Program itu dimulai pada Februari lalu.
“Hari ini, jam ini, sudah ada 2.522 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sudah melayani 7.663.994 (orang), nanti malam ini sudah pasti mencapai 7,7 juta,” kata Dadan setelah bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 31 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan jumlah penerima manfaat tersebut setara 9 persen dari target jumlah penerima manfaat yang dipatok pemerintah hingga akhir tahun. “(Baru mencapai) 9 persen, target kami kan 82,9 juta (penerima manfaat),” kata dia.
Menurut Dadan, jumlah 7,7 juta penerima manfaat itu sudah bisa memberi makan gratis untuk semua penduduk Singapura. “Bagi kami itu baru 9 persen, tapi kalau ini di Singapura, sudah bisa memberi makan seluruh orang yang beraktivitas di Singapura," ujarnya. Ia menyebut jumlah penduduk Singapura hanya 4,2 juta, ditambah dengan residen sebanyak 1,8 juta orang. "Itu mungkin lebih banyak yang kita kasih makan."
Dadan mengatakan BGN diminta melakukan percepatan untuk memperluas jangkauan program MBG, yang tidak hanya menyasar pelajar, tapi juga harus menjangkau ibu hamil dan ibu menyusui. “Kita diberi tugas oleh presiden untuk mempercepat program ini dan Insya Allah semua penerima manfaat akan kita kejar di akhir November atau awal Desember,” kata dia.
Menurut Dadan, program MBG bergantung pada tiga faktor, yakni infrastruktur, anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Ia menyebut pekerjaan rumah BGN saat ini adalah merampungkan infrastruktur, sedangkan anggaran dan SDM sudah tersedia. “Tinggal kunci ketiga, infrastruktur. Infrastruktur ini kami kejar bersama pemerintah daerah,” kata dia.
Dadan mengatakan BGN sudah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan instruksi pada semua pemerintah daerah untuk membantu percepatan program MBG. Di antaranya dengan meminta pemerintah daerah membentuk Satgas. “Kami meminta setiap pemerintah daerah membangun Sekretariat Bersama antara Badan Gizi dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Dadan, BGN saat ini tengah menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyasar daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Khusus daerah 3T, pembentukan SPPG akan melibatkan pemerintah daerah. Selama ini, pembangunan SPPG di daerah aglomerasi dengan lebih dari 1.000 penerima manfaat melibatkan mitra.
“Tapi untuk daerah 3T kita akan fokus dengan pemerintah daerah untuk Satuan Pelayanan di bawah 1.000. Nanti pemerintah daerah menjadi koordinatornya membangun fasilitas dan sebagainya. Selesai, langsung kami sewa,” kata Dadan.
Hitungan waktu jangkauan penerima manfaat khusus daerah 3T juga dibatasi waktu pengantarannya 30 menit. “Kami akan dirikan Satuan Pelayanan di daerah-daerah seperit itu, meskipun di situ penduduknya atau penerima manfaatnya kurang dari 1.000, tapi tetap 1 Satuan Layanan,” kata Dadan.
SPPG di daerah 3T juga tak hanya melayani pelajar dari tingkat PAUD hingga jenjang SMA, tapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan balita. “Untuk Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita kita akan bersama-sama pemerintah daerah mengirimkan makanan itu ke rumah masing-masing,” kata dia.
Dadan mengatakan BGN sudah memetakan kebutuhan SPPG untuk daerah 3T. “(SPPG di daerah 3T) Banyak, ada 6 ribu titik seluruh Indonesia,” kata dia.
Mengenai pertemuannya dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Dadan mengatakan ia membahas percepatan pembangunan SPPG di Jawa Barat. “Kami sangat senang karena respons pemerintah Jawa Barat sangat cepat,” kata dia.
Saat ini, dari target 5 ribu SPPG di Jawa Barat, baru sekitar 600 SPPG yang terbentuk. Dengan jumlah SPPG yang terbentuk, baru menjangkau 12 persen target penerima manfaat.
“Alhamdulillah hampir 4 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jawa Barat sudah dalam proses penyelesaian, 600 (SPPG) sudah jalan. Dan kami harus mengejar sisa 637 (SPPG) agar akhir Oktober seluruh infrastruktur sudah dapat diselesaikan dan November seluruh penduduk yang harus menerima manfaat di Jawa Barat dapat dilayani,” kata dia.
Dadan mengatakan dengan 5.000 SPPG tersebut, dana pemerintah yang akan dikirimkan untuk program MBG di Jawa Barat sebesar Rp 50 triliun. “Uang Badan Gizi yang akan masuk ke Jawa Barat itu Rp 50 triliun, jauh melebihi APBD-nya, Jawa Barat yang hanya Rp 31 triliun. Dan perlu diketahui bahwa 85 persen untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya adalah produk pertanian,” kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan pihaknya dan BGN memang membahas persiapan penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara BGN dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, minus Kabupaten Bogor yang sudah lebih dulu menandatanganinya. MoU tersebut untuk percepatan pembangunan SPPG. Penandatangan MOU dijadwalkan pekan depan.
“Insya Allah kami janjikan sesuai dengan jadwal Oktober kita semua sudah ready termasuk dengan daerah-daerah 3T yang nanti akan kami bangun juga, jadi kurang lebih sekitar 5.000 Dapur yang menjadi (target) Jawa Barat,” kata Erwan.
