Portadin usulkan lima persen Sekolah Rakyat untuk anak disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan minimal lima persen dari Sekolah Rakyat dapat diperkuat sebagai sekolah inklusif guna memastikan penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara di lingkungan sosialnya.

"Minimal lima persen kuotanya untuk anak disabilitas ya pak Menteri Sosial, Menteri UMKM UMKM, dan juga ada bu Saras Komisi VII DPR," kata Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim dalam acara “Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas” yang digelar Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pendidikan inklusif seperti Sekolah Rakyat menjadi kunci menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi anak-anak disabilitas di tengah keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB).

Berdasarkan data nasional yang dimiliki Portadin saat ini baru terdapat sekitar 2.396 SLB yang melayani kebutuhan pendidikan di 7.287 kecamatan di Indonesia.

Menurut dia, dengan rasio tersebut berarti secara rata-rata satu SLB harus mencakup hingga tiga kecamatan yang tentu menyulitkan akses anak disabilitas terutama di wilayah terpencil.

Baca juga: Mensos minta Presiden beri pembekalan guru Sekolah Rakyat

Baca juga: Kewirausahaan inklusif jadi peluang emas bagi 1,4 juta disabilitas

Dia menyakini bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan langkah realistis dan strategis karena lebih mudah diakses masyarakat dan memungkinkan proses belajar yang lebih membaur dengan sistem boarding school tanpa pungutan biaya.

“Yang harus berubah itu bukan anak-anak kita, tapi sistem pendidikannya. Sekolah inklusif (Sekolah Rakyat) memungkinkan semua anak tumbuh bersama dengan saling memahami,” ujarnya, dalam diskusi yang dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati itu.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang didesain untuk menjangkau anak dan juga anak penyandang disabilitas dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (desil 1 dan 2) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui integrasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan jaminan sosial secara menyeluruh termasuk kesehatan untuk para siswa dan keluarganya.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program itu melaporkan jumlah siswa Sekolah Rakyat tahap pertama sebanyak 9.700 orang yang mulai berjalan sejak Juli 2025. Jumlah ini didukung oleh lebih dari 1.500 guru serta sekitar 2.000 tenaga pendamping, termasuk wali asrama dan pembimbing sosial.

Sekolah Rakyat tahap pertama ditargetkan ada 159 lokasi di seluruh Indonesia yang dimana sebanyak 63 titik telah aktif sejak pertengahan Juli, sedangkan 96 akan diluncurkan bertahap; sebanyak 37 di antaranya mulai beroperasi pertengahan Agustus dan 59 lainnya awal September 2025.

Baca juga: Mensos: Siswa Sekolah Rakyat bisa kuliah lewat beasiswa

Baca juga: Pemprov DKI tambah 25 unit bus sekolah khusus penyandang disablitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.