Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan membidik Koperasi Desa Merah Putih menjadi infrastruktur penting Indonesia dalam menyalurkan komoditas ke desa-desa, termasuk untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah, termasuk nanti untuk melayani Makanan Bergizi Gratis di setiap desa,” ucap Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Nantinya, lanjut Zulhas, koperasi desa dapat bekerja sama dengan Bulog untuk menampung hasil dari pertanian, seperti gabah atau padi dan jagung.
Lebih lanjut, Zulhas juga menargetkan koperasi desa dapat membantu pemerintah dalam mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos) hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui kerja sama dengan Pos Indonesia.
“Sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru,” kata Zulhas.
Ia juga menegaskan bahwa operasional kopdes tidak akan membebani APBN secara langsung, tetapi memanfaatkan pendanaan murah melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sudah membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih yang siap bekerja guna mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.
Presiden mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang meminjam uang dari rentenir dengan bunga tak masuk akal.
Bagi dia, pendanaan murah dari Kopdes Merah Putih adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik nan rumit, menciptakan lapangan kerja baru, menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa.
Selain itu, setiap kopdes bakal memiliki gudang hingga tempat penyimpanan dingin (cold storage) pada akhir tahun 2025.
Menurut Presiden, upaya itu dilakukan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang produktif, hingga mewujudkan kemandirian ekonomi dari tingkat desa.
Baca juga: Menko Pangan: HET beras baru tunggu persetujuan Presiden
Baca juga: Pemerintah pastikan lindungi pengusaha padi yang sesuai aturan
Baca juga: Menko Pangan: Kopdes Merah Putih cegah tengkulak di desa
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.