KKP dan BPJPH bersinergi pastikan kehalalan produk perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersinergi memastikan kehalalan produk perikanan nasional, guna memperkuat daya saing ekspor sekaligus menjaga kepercayaan konsumen dalam dan luar negeri.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya edukasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan produk perikanan yang dikonsumsi.

"Upaya tersebut diwujudkan melalui sinergi antara Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) selaku Unit Pelaksana Teknis BPPSDMKP KKP dengan BPJPH dalam memperluas pemahaman dan pendampingan kehalalan di sektor perikanan budi daya," kata Nyoman, di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan kehalalan dan kesehatan produk perikanan tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional kita,” ujar Nyoman.

Nyoman menekankan pentingnya kesadaran terhadap prinsip halal dalam setiap rantai proses produk perikanan, khususnya yang berasal dari sektor budi daya.

Menurutnya, aspek kehalalan bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi juga menyangkut bisnis, kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan publik serta kenyamanan yang harus dijaga secara menyeluruh.

Lebih lanjut Nyoman menekankan pentingnya menjadikan pemahaman titik kritis kehalalan seperti bahan pakan, penggunaan hormon dan vaksin atau suplemen, serta proses pascapanen, sebagai bagian dari kurikulum pelatihan maupun materi penyuluhan yang aplikatif dan mudah dipahami.

"Pendampingan terhadap proses sertifikasi halal perlu menjadi bagian dari layanan pihaknya di daerah," ujar Nyoman.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam kunjungan kerjanya ke Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Subang, menegaskan sektor budi daya perikanan memiliki peran sangat penting dalam penyediaan pangan bergizi tinggi bagi masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan di balik potensi besar tersebut terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipastikan kehalalan dan kelayakannya (halalan thoyyiban). Apalagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

“Ikan memang tergolong hewan halal, tetapi dalam praktik budidayanya terdapat titik-titik kritis yang perlu diwaspadai. Mulai dari sumber benih, apakah hasil rekayasa genetik, penggunaan vaksin, komposisi pakan, hormon, suplemen, hingga distribusi dan pengolahan pascapanennya,” ujarnya pula.

Ia menekankan jika pakan atau bahan tambahan lain mengandung unsur tidak halal, maka produk akhir dapat menjadi syubhat atau bahkan haram.

Tak hanya itu, proses distribusi juga harus dipastikan bebas dari kontaminasi bahan haram maupun zat berbahaya, serta pengolahan pascapanen harus memenuhi standar kehalalan yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil perikanan mulai dari hulu sampai hilir guna memastikan produk perikanan layak dan aman dikonsumsi masyarakat.

Baca juga: Sertifikat halal menjadikan Indonesia pusat industri perikanan halal

Baca juga: BPJPH tegaskan pentingnya pemenuhan nilai halal di sektor perikanan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.