4 days ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu'ti mengatakan bahwa persoalan pengunduran diri seratusan guru Sekolah Rakyat sudah ditangani. Ia memastikan para guru itu mundur bukan disebabkan persoalan upah atau insentif.
"Soal guru itu, kemarin sudah dilaporkan ke Pak Presiden,” ujar Mu'ti saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Pembentukan Karakter Anak Bangsa melalui Efektivitas Penerapan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Agam pada Kamis, 31 Juli 2025 di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan pihak Kementerian Sosial. "Sudah ada penggantinya, jadi yang mengundurkan diri itu, sudah ada penggantinya juga. Dan sudah dilaporkan Pak Menteri Sosial kepada Pak Presiden," kata dia.
Mu'ti menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut bukan karena masalah upah atau intensif, melainkan karena alasan domisili yang terlalu jauh. "Kalau kemarin yang disampaikan itu, sebagian karena domisilinya jauh. Kemudian yang kedua ya mungkin ada alasan-alasan lain yang membuat mereka mengundurkan diri," ujarnya.
Sekitar 143 guru yang mengajar dalam program Sekolah Rakyat memutuskan mundur dalam beberapa waktu terakhir. Program tersebut digagas Kementerian Sosial dan bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Mundurnya para guru ini disorot publik karena dianggap bisa mengganggu keberlangsungan program. Namun, Mu'ti meminta wartawan menggali informasi lebih lengkap langsung ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf agar tidak terjadi kesimpangsiuran data.
"Tapi lebih realnya, lebih lengkapnya, tolong rekan-rekan wartawan tanya langsung ke Pak Menteri Sosial supaya informasinya lebih akurat," ujarnya.
Adapun Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan bahwa Kemensos tetap menghargai keputusan para guru yang memilih mundur dan tidak memenuhi panggilan penugasan. Ia menjelaskan bahwa para calon guru tersebut secara sadar menyatakan pengunduran diri melalui aplikasi seleksi CASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Sudah ada gantinya sejumlah yang sama, yaitu 143 guru yang telah diterima sebagai pengganti mereka mundur," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyebut, sebagian besar guru yang mundur telah diterima di penempatan formasi guru di daerah lain, atau menolak penugasan karena lokasinya terlalu jauh dari domisili. Meski begitu, ia memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak akan terganggu, karena sebagian besar dari 143 guru tersebut berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum beroperasi.
Pilihan Editor: Mengapa Pemerintah Gagap Mengawasi Pemakaian Bansos
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
