1 day ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan kebijakan impor food tray atau wadah makan tetap dilanjutkan demi mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebutuhan nasional saat ini sangat besar dan tidak bisa hanya mengandalkan produksi lokal.
"Kalau misalnya di dalam negeri ada kan, kita juga tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri. Tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar," ujar Budi dalam konferensi pers di Auditorium Kemendag, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Menurut Budi, pemerintah tetap membuka ruang bagi produsen lokal yang sanggup memenuhi permintaan. Namun, keterbatasan kapasitas saat ini membuat impor menjadi opsi realistis agar program MBG berjalan tanpa hambatan.
Sebelumnya, Asosiasi Produsen Wadah Makan Indonesia (Apmaki) meminta agar pemerintah tidak melonggarkan kebijakan untuk impor food tray atau nampan makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Pasalnya, hal tersebut dapat mengancam keberlanjutan produsen dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Apmaki, Alie Cendrawan mengatakan pihaknya mendukung program unggulan pemerintah, dalam hal ini MBG. Alie menerangkan produsen wadah makanan telah modifikasi pabrik-pabrik lama demi program tersebut. Bahkan pihaknya juga investasi langsung untuk mendukung program pemerintah.
"Adanya usulan ataupun ajakan dari pemerintah, terutama Presiden Republik Indonesia maupun Dewan Ekonomi Nasional ya Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan sesuai press release-nya, di mana mengusulkan dan meminta agar pengusaha nasional membangun pabrikan lokal tujuannya untuk mendukung program makan bergizi gratis. Jadi antaranya mungkin food tray ataupun peralatan lainnya," kata Alie, seperti dikutip dari detikFinance, Senin (4/8/2025).
Keterbatasan kapasitas produksi lokal menjadi alasan utama pelonggaran impor. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan nampan makanan untuk program ini sangat besar, dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Namun kemampuan industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 6 juta nampak makanan per bulan.
"Jadi kalau sekarang ada Juli, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan, itu artinya dalam negeri hanya mampu memasok 30 juta" kata Dadan, di Kompleks Parlemen, Kamis (10/7/2025).
"Artinya kita masih membutuhkan barang yang didatangkan dari luar negeri," kata Dadan, yang juga menjelaskan kebutuhan nampan mencapai 82,9 juta.
Sehingga, relaksasi impor food tray ini dilakukan untuk tidak menghambat keberlangsungan program. Selain itu ia juga menekankan BGN akan melakukan intervensi pembelian khusus produk dalam negeri untuk SPPG yang dibangun di kawasan 3T.
Lebih lanjut, menurut Dadan sejak awal penerapan program MBG juga sudah banyak menggunakan produk food tray impor. Pasalnya banyak nampan makanan yang beredar di pasaran ini yang berasal dari impor.
"Tray itu sejak awal digunakan, itu kan produk impor. Dan sebetulnya sudah ada di (pasar) dalam negeri. Ketika kami gunakan itu sebagai percontohan tahun 2024 di Sukabumi, kami cari itu ada di pasaran, jadi itu barang pasaran biasa aja, tapi ternyata ketika kami telusuri dimana diproduksi ternyata impor," katanya.
Namun menurut akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, justru dengan adanya program MBG akhirnya membangkitkan produksi nampan di dalam negeri, yang termasuk dalam hilirisasi nikel. Melihat nampan yang digunakan berbahan dasar stainless steel.
Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor, nampan itu masuk dalam 10 komoditas yang terkena larangan atau pembatasan. Namun pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan itu.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KPK Temukan Pengurangan Harga MBG, Kepala BGN & Istana Buka Suara
