17 hours ago
1
TEMPO.CO, Papua - Gereja Katolik dan Protestan di Tanah Papua, mendesak dilakukannya jeda kemanusiaan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.
Koordinator pastor pribumi se-tanah Papua John Bunay mengatakan, jeda kemanusiaan penting dilakukan guna mencegah terus terjadinya jatuh korban jiwa di tanah Papua saat peringatan hari besar. "TNI, Polri, dan kelompok bersenjata kami meminta untuk tidak melanjutkan konflik untuk ketenangan masyarakat," kata John saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun, markas pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM telah menerbitkan larangan dilakukannya upacara pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah Papua pada 17 Agustus nanti.
Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, mereka akan membubarkan paksa kegiatan tersebut, dan akan melakukan penyerangan apabila terdapat personel TNI-Polri yang menginisiasi upacara. "Kami ingatkan untuk tidak mengibarkan bendera selain bintang kejora di Papua," kata Sebby.
Masalahnya, kata John Bunay, tidak seluruh wilayah Papua ditempati oleh orang asli Papua. Karenanya, dia meminta agar TPNPB tidak melakukan pembubaran terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan upacara pengibaran bendera.
Pun, kata dia, TNI-Polri juga tidak perlu reaktif dengan adanya simbol atau bendera bintang kejora yang berkibar di Papua pada 1 Desember mendatang. "Supaya bisa saling menghargai, supaya tidak ada pertumpahan darah di Papua," ujar dia.
Dihubungi terpisah, Pendeta dari Gereja Kingmi Nduga Eliaser Tabuni meminta hal serupa. Dia mengatakan, jeda kemanusiaan harus dilakukan di Papua, tidak hanya pada momentum hari besar, tapi sepanjang waktu.
Sebab, menurut dia, Nduga sampai saat ini masih menjadi wilayah hitam di Papua yang terus terjadi konflik senjata antara TNI-Polri dengan milisi TPNPB. "Kalau ada yang ingin kibarkan bendera merah putih, jangan diganggu. Kalau ada yang kibarkan bintang kejora juga jangan diganggu," ujar Eliaser.
Dengan begitu, kata dia, maka akan lahir rasa saling menghormati antara mereka yang pro dengan gerakan kemerdekaan Papua, dan mereka yang menetap di Papua. "Kami cuma tidak ingin Papua jadi kuburan untuk orang tidak berdosa," katanya.
Sebby Sambom mengatakan, pengibaran bendera selain bintang kejora di Papua tidak dibenarkan. "Papua itu bintang kejora, bukan merah putih, bukan bendera negara lain," ujar Sebby.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan dan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI belum menjawab pesan dan upaya menghubungi sambungan telepon yang dilakukan Tempo.
Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan tersebut masih menunjukan notifikasi dua centang abu, alias hanya terkirim saja.
